+62 81236586365
579841D1

Sertifikasi Pelaku Usaha Online, Wajibkah?

Thursday, September 26th 2013.

KLIPING ONLINESAJA

RABU, 09 OKTOBER 2013

Pertanyaan:

Sertifikasi Pelaku Usaha Online, Wajibkah?

Jika saya mau melakukan usaha elektronik (online) secara perorangan, katakanlah usaha fashion online, apakah saya perlu melakukan pendaftaran ke lembaga sertifikasi keandalan (dalam hal ini saya belum tahu juga untuk lembaga keandalan ini ada di mana)? Apa yang perlu saya lakukan untuk melegalkan usaha saya tersebut jika saya tidak memiliki akta pendirian perusahaan (karena usaha perorangan)? Terima kasih.

PRAHESTI

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50f7eecdc6c76/sertifikasi-pelaku-usaha-online,-wajibkah?

Jawaban:

TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H.

Pengusaha yang menjalankan usahanya melalui sarana internet (sebut saja usaha online) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) termasuk dalam kategoriPenyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”).

PSE sendiri dalam PP PSTE dibedakan menjadi PSE yang memberikan pelayanan publik dan PSE Nonpelayanan Publik. Pendefinisian pelayanan publik PP PSTE merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik.

Kami simpulkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bahwa usaha online perseorangan seperti fashion online milik Anda termasukkategori “PSE Nonpelayanan Publik”.

Dalam UU ITE maupun PP PSTE, tidak ada kewajiban khusus seperti perizinan, pendaftaran, maupun sertifikasi bagi PSE Nonpelayanan Publik selain kewajiban-kewajiban umum penyelenggaraan sistem elektronik yang baik.

Kewajiban umum bagi seluruh PSE dalam PP PSTE berkaitan erat dengan kewajiban tentang tata kelola dan pengamanan sistem penyelenggara itu sendiri. Kewajiban tata kelola di antaranya adalah:

1.    Kewajiban tentang adanya jaminan perjanjian tingkat layanan dan keamanan informasi;

2.    Manajemen risiko penyelenggaraan sistem elektronik;

3.    Perlindungan Data Pribadi.

Sedangkan, kewajiban pengamanan sistem elektronik di antaranya adalah:

1.    Kewajiban penyediaan rekam jejak audit (contoh: penyediaan log,cookies, atau sejenisnya);

2.    Kewajiban melakukan pengamanan komponen sistem elektronik termasuk pelaksanaan prosedur pengamanan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman terhadap sistem.

Berbeda dengan PSE yang menyelenggarakan pelayanan publik, PSE Pelayanan Publik memiliki beberapa kewajiban khusus dalam PP PSTE seperti; kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban sertifikasi kelaikan, sertifikat elektronik, penyediaan data center dan disaster recovery center di Indonesia, dan lain-lain.

 Sertifikasi Keandalan

Sertifikasi Keandalan bagi PSE Nonpelayanan Publik atau PSE privat bersifatpilihan dan bukan kewajiban (Pasal 42 PP PSTE). Sertifikasi Keandalan sendiri adalah dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 1 Ketentuan Umum PP PSTE)Meskipun tidak bersifat wajib bagi PSE privat, Sertifikat Keandalan biasanya digunakan oleh Pelaku Usaha/PSE dalam rangka memberikan rasa percaya kepada konsumen atau masyarakat atas produk/jasa yang diselenggarakannya.

Lalu siapa Lembaga Sertifikasi Keandalan (“LSK”)?

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik (Pasal 1 angka 24 PP PSTE). Sepengetahuan kami, di Indonesia secara formal belum ada satupun LSK yang diakui dan disahkan oleh pemerintah. Beberapa contoh LSK asing yang juga sering digunakan oleh PSE di Indonesia adalah GeoTrust, Hacker Safe, Trust Guard, VerySign, McAfee Secure, Trustweb, dll.

Terkait legalitas usaha fashion online Anda, perlu kami jelaskan, sepanjang pengetahuan kami sampai saat ini belum atau tidak ada ketentuan tentang mekanisme pendaftaran maupun perizinan bagi pelaku usaha onlineperseorangan (perusahaan yang dijalankan oleh satu pengusaha), terlebih jika perusahaan tersebut adalah perusahaan kecil (kami asumsikan usaha fashion online Anda adalah perusahaan kecil).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”), perusahaan kecil tidak memiliki kewajibanmempunyai Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”), terkecuali jika perusahaan kecil tersebut menghendaki. Selain itu, ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, perusahaan perseorangan juga tidak dibebankan kewajiban memiliki SIUP.

Kewajiban pelaku usaha online perorangan baru sebatas memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) atas nama pemilik/penanggung jawab perusahaan.

Sebagai informasi tambahan, saat ini Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Secara Elektronik (“RPP E-Commerce”). Materi muatan RPP E-Commerce berdasarkan naskah akademisnya berisikan aturan tentang:

1.    Penyelenggaraan Perdagangan Elektronik

2.    Sertifikasi Perdagangan Elektronik

3.    Perlindungan bagi Pelanggan Perdagangan Elektronik

4.    Perlindungan bagi Penyelenggara Perdagangan Elektronik

5.    Transaksi pada Perdagangan Elektronik

6.    Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik

7.    Sanksi

RPP E-Commerce disusun dengan tujuan utama mellindungi kepentingan pelaku usaha online dan masyarakat selaku konsumen. Dalam pembahasan RPP E-Commerce yang pernah kami ikuti, diwacanakan tentang kemungkinan dilakukannya pendaftaran bagi pelaku usaha e-commerce.

Demikian jawaban singkat kami, semoga membantu.

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

5.    Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

6.    Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Referensi:

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce), Direktorat Bina Usaha Perdagangan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Tahun 2011.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

292 HITS
DI: BISNIS & INVESTASI
SUMBER DARI: INDONESIA CYBER LAW COMMUNITY (ICLC)

Jersey Club 2014-2015

Rp (hubungi cs)
Detail
Order Sekarang » SMS : +62 81236586365
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Nama BarangJersey Club 2014-2015
Harga Rp (hubungi cs)
Lihat Detail »

Kaos Bali Audax 3 size S M L XL

Rp 60.000
Detail
Order Sekarang » SMS : +62 81236586365
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Kodekaos bali audax 3
Nama BarangKaos Bali Audax 3 size S M L XL
Harga Rp 60.000
Lihat Detail »

Rekening Bank

I Kadek Dwipayana No rek. 1462142719

Ratings

Print & Download Katalog

+62 81236586365

Pin BB : 579841D1

Customer service 1